15
Apr
10

PARIPURNA PANSUS HAK ANGKET DPRD PESSEL RICUH

Pesisir Selatan, Sumbar 13/4 – Rapat paripurna penyampaian hasil kerja panitia hak angket DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Sumatra Barat (Sumbar) ricuh, Rabu sore.
Dua fraksi berseteru, perang ‘argumen’ dan nyaris adu fisik.
Rapat paripurna bertempat di gedung DPRD setempat tadi, dimulai pukul 14:30 WIB.

Awalnya, para anggota DPRD dan anggota pansus yang hadir terlihat tertib saat mendengarkan pemaparan hasil pansus angket dibacakan Ketua Pansus, Hadiyon.
Namun, saat politisi asal fraksi Golkar ini mulai masuk ke pembacaan kesimpulan, yang salah satu isinya menyatakan Bupati setempat sengaja melanggar sumpah dan janji jabatan sesuai pasal 110 ayat 2 UU No.32/2004, situasi mulai berubah ‘panas’.
Kondisi kian menjadi tatkala pembacaan kesimpulan poin 3 (dari 6 poin, red), di mana pansus angket mengusulkan pelaksanaan pemberhentikan terhadap Bupati setempat kepada pimpinan dewan.
Hujan interupsi pun muncul, Beni Joprial dari Fraksi PKS angkat tangan, dan merasa keberatan.
“Interupsi pimpinan, hasil hak angket ini sepertinya kurang lengkap, dan tidak melampirkan bukti akurat,” katanya.
Untuk itu, ucapnya, kita (PKS) minta supaya pimpinan meminta kepada anggota pansus hak angket angket melengkapi dahulu.
Hal senada ikut ditambahkan anggota fraksi PKJS lainnya, Jamawardianto.
“Kesimpulan pansus juga terkesan tidak lengkap, karena cuma ada satu tanda tangan, yakni kepunyaan ketua pansus, sedang anggota pansus lainnya tidak ada, ini harus dilengkapi dahulu,” katanya.

Balas Interupsi

Mendengar dua interupsi tersebut, salah satu anggota pansus sontak emosi, dan balas interupsi.
“Itu tidak benar pimpinan, semua angggota pansus angket sudah menandatangani dan menyetujui apa yang ada dalam kesimpulan, ini buktinya,” kata Marwan Anas, asal Fraksi PPP sambil mengangkat salinan daftar tandatangan seluruh anggota pansus hak angket.
Melihat kondisi yang kurang kondusif tersebut, Erman Bakhtiar (Fraksi Golkar) selaku pimpinan DPRD segera mengambil sikap.
“Ini semua merupakan hasil penyidikan pansus hak angket, dan ini juga belum hasil penetapan DPRD Pessel,” katanya.
Sebab, masih ada beberapa proses lagi yan bakal dilalui, seperti meminta pandangan fraksi yang ada terhadap hasil penyidikan pansus ini.
“Jadi, apa yang diinterupsikan tadi (oleh PKS, red), sepertinya terlalu pagi dan bukan di sini tempatnya,” kata Erman.
Pansus hak angket DPRD Pessel terbentuk 18 Januari 2010, bermula dari kecurigaan adanya dugaan penyelewengan dilakukan pemerintahan setempat, terkait beberapa dana DAK serta bantuan gempa.
Salah satunya, persoalan dana bantuan gempa 2007, di mana dari total Rp142,217 miliar baru tersalurkan Rp33,166 miliar.
Sisa bantuan justru dinilai “raib” oleh pansus, karena tidak ditemui saat dilakukan pengecekan ke sejumlah rekening pemkab (di Bank Nagari).
Tak cuma itu, pimpinan Bank Nagari Painan John Efendi justru mengatakan dibawah sumpah (dihadapan pansus hak angket, red), kalau dana gempa 2007 tersebut, tidak ada direkening Bank Nagari setempat.
Alhasil, pansus angket yang sudah bekerja selama 60 hari tersebut menyimpulkan bahwa, Bupati setempat dinyatakan dengan sengaja telah melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah, Bupati diduga melakukan penyalahgunaan kebijakan dalam pengalokasian dana bantuan gempa 2007 sebesar Rp109,051 miliar.
Kemudian, pansus hak angket mengusulkan pemberhentian terhadap bupati setempat, sesuai pasal 29 ayat 2 huruf d UU No.32/2004, karena melanggar sumpah/janji jabatan sebagai kepala daerah.
Pansus minta persetujuan supaya kesimpulan penelusuran hak angket diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terakhir, pansus meminta pembatalan ujian CPNS 2009, khusus kualifikasi formatur ijazah s2, karena diduga kuat berunsur nepotisme.
Sementara itu, Bupati Pesisir Selatan, Nasrul Abit menegaskan rekomendasi pansus hak angket tersebut barau sebatas usulan, dan belum ketetapan DPRD setempat.
Dan, ucap Nasrul, dirinya juga tak bisa melarang kesimpulan tersebut, karena setiap warga negara bebas untuk menyatakan pendapat.
“Yang jelas, saya tidak ada melakukan hal seperti disimpulkan pansus hak angket,” katanya.(*)


0 Responses to “PARIPURNA PANSUS HAK ANGKET DPRD PESSEL RICUH”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: