25
Apr
08

Risih…

“Eee…jaan batele juo lai. KPK lah mancogok lo di Padang kini. Awak sadonyo lah disuruah maisi daftar harato jo ameh yang awak punyo. Baa lai tu ? Panik juo ma ndak ? ” (Eee…jangan bercanda. KPK kini sudah muncul di Padang. Kita semua diminta mengisi lembaran daftar isi kekayaan yang kita punyai. Bagaimana nich? Jadi, panik juga memikirkannya ? )

Percakapan diatas bukan omong kosong. Kalimat ‘seloroh’ itu, benar-benar nyata. Dilontarkan spontan oleh seorang jajaran Yudikatif di Kota Padang, Sumbar. Persisnya, terdengar usai tim KPK RI memaparkan sosialisasi serta tata cara pengisian daftar formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Rabu 16 April 2008, lalu. Jelas, ini merupakan kegamangan dari si pejabat untuk mengisi blanko kosong tersebut. Lho, kenapa bisa begitu ? Begitu beratkan menggerakkan pena ke atas kertas putih bersampul KPK RI tersebut?

Idealnya, kecemasan ini tidak perlu ada. Apa sih susahnya mengisi blanko LHKPN ? Toh, cuma diminta menjelaskan apa-apa saja harta yang dimiliki. Misalnya: Harta bergerak (mobil), Harta tidak bergerak (tanah, rumah), Cek giro atau surat berharga lainnya, Uang dengan mata uang lain (dollar), Piutang, Kepemilikan hutang, Penghasilan pribadi dari pejabat negara dan Penghasilan dari pasangan (istri atau suami) dari pejabat negara. Atau….apakah mereka yang ragu-ragu mengisi sudah bisa diindikasikan korupsi ? Eitt…Tunggu dulu !!! Sekadar curiga, masih bisa ditolerir. Tapi kalau langsung menuduh, permasalahan baru akan muncul. Si pejabat pastinya tidak dapat menerima. Ujung-ujungnya, menuntut balik ke pihak berwajib. Dengan alasan, nama baiknya telah tercemar.

Harus diakui, belum adanya pengawasan efektif terhadap kepemilikan harta pejabat negara dan pegawai negeri merupakan salah satu faktor kegagalan pemberantasan korupsi di masa lalu. Seringkali terdengar kalau kepemilikan barang atau benda (maaf) dari hasil korupsi dialihkan atau di atasnamakan selain dari nama mereka. Misalnya, memakai label nama kerabat dekat atau keluarga. Trik tersebut diangap jitu. Praktek seperti ini jelas sulit untuk dibongkar. Belajar dari pengalaman, KPK akhirnya mewajibkan kepada seluruh pejabat negara dan pegawai negeri untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki. Baik itu harta yang dimiliki semasa menjabat di pemerintahan, maupun harta berasal dari warisan. Bahkan hutang yang dimiliki mesti wajib dilaporkan. Sebagai bentuk transparansi pejabat tersebut kepada diri sendiri, Tuhan, serta masyarakat umum yang mempercayakan mereka menduduki jabatan di pemerintahan.

Dasar diterbitkannya LHKPN adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Setelah diisi, formulir LHKPN diserahkan ke KPK RI untuk diverivikasi. Jika dinyatakan tidak lengkap, wajib untuk melengkapi ulang. Blanko akan dikembalikan langsung ke pejabat bersangkutan dan dimintai melengkapi sesuai permintaan KPK, sampai benar-benar lengkap (lengkap bukti-bukti pendukung).

Gebrakan KPK, memang patut dicemaskan para pelaku korupsi. Dibawah kepemimpinan Antasari Azhar, taring komisi pemberantasan korupsi ini, terlihat kian tajam. Dalam kurun waktu kurang dari enam bulan setelah dilantik, berhasil membuat bulu kuduk para koruptor merinding. Sejumlah pejabat dan figur publik menjadi tersangka korupsi. Sebagian besar di antaranya dijebloskan ke balik jeruji besi. Diantaranya: Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah (satu-satunya yang tidak ditahan), mantan Gubernur Riau yang kini anggota DPR Saleh Djasit, mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Rusdihardjo, Walikota Medan Abdillah, Wakil Walikota Medan Ramli, dan sejumlah pejabat lainnya.

KPK juga berhasil menangkap basah kasus transaksi suap yang melibatkan pejabat (dua dugaan kasus suap). Jaksa Urip Tri Gunawan menerima uang suap sebesar US $ 660 ribu dolar atau setara Rp 6,1 miliar dari pengusaha Artalyta Suryani—Suap yang diduga terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Lalu, transaksi suap di sebuah hotel berbintang lima di Jakarta pada Rabu (9/4/2008) dini hari. Lima orang diciduk. Yakni; anggota DPR Muhammad Al Amin Nur Nasution, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Azirwan, staf Azirwan, sekretaris Al Amin Nur, dan seorang wanita yang diduga pekerja seks komersial (PSK). Barang bukti uang senilai Rp 71 juta dari Al Amin Nur, disita. Diduga merupakan pemberian Azirwan. Terkait alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Kesimpulan, jika memang harta kekayaan itu diperoleh dengan jalan halal, buat apa takut. Kalau benar bersih, tidak seharusnya merasa risih.(*)


0 Responses to “Risih…”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: