19
Apr
08

KPK Cek Kekayaan Hakim, Jaksa dan Polisi di Sumbar

MoneyPADANG—Giliran jajaran Kejaksaan Tinggi dan Polda Sumbar dikunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (16/4/2008). Maksud kedatangan; melakukan sosialisasi pengisian formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

” Kedatangan kami ke Sumbar, memang khusus mendatangi tiga instansi dilingkup Yudikatif. Seperti; Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian. Tujuannya, melakukan sosialisasi tata cara pengisian formulir LHKPN,” kata Agung Kusnandar, Tim Koordinator Pengolahan Data KPK kepada wartawan di Padang.

Tujuan dan sasaran pelaksanaan sosialisasi, sebut Agung, tak lain untuk mewujudkan penyelenggara negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Sasaran yang ingin dicapai adalah laporan harta kekayaan dapat dianalisa, dievaluasi dan dinilai dari jumlah dan jenisnya secara benar, tepat, cepat, akurat serta bertanggungjawab.

Selain itu, untuk menginformasikan dan menyamakan persepsi kepada seluruh penyelenggara negara yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dalam mengisi format yang harus disampaikan kepada Komisi pemberantasan Korupsi (KPK). Dasar diselenggarakannya LHKPN adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Formulir LHKPN tadi harus sudah diserahkan (kirim) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 2 bulan setelah ini (terhitung tanggal usai pelaksaan sosialisasi dan penyerahan formulir). Menyoal kemungkinan pemberian sanksi—- kalau saja telat mengirim formulir atau salah memberikan data, Agung terlihat enggan menjelaskan. ” Yang pastinya ada sanksi. Tapi sepertinya tidak etis untuk saya kemukakan sekarang,” elaknya.

Tim KPK mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumbar pukul 09.00 WIB. Dihadapan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, jaksa dan pejabat eselon IV serta eselon III jajaran kejaksaan tinggi Sumbar, Tim Koordinator Pengolahan Data KPK beranggotakan Agung Kusnandar dan Yulia Anastasia Fuada terlihat memamaparkan tata cara pengisian formulir LHKPN. Intinya, seluruh jajaran kejaksaan mesti melampirkan harta kekeyaan mereka ke dalam formulir yang diberikan tim. Selanjutnya dikirimkan ke KPK (limit waktu 2 bulan).

Usai dari kantor Kejaksaan Tinggi Sumbar jalan Raden Saleh Padang, pukul 13.00 WIB tim melanjutkan Sosialisasi bersama jajaran Polda Sumbar. Kali ini digelar di Gedung Rangkayo Basa jalan S Parman. ” Pelaporan kekayaan ini sepertinya perlu didukung. Selain memonitor jumlah kekayaan para pejabat dan personil polri, juga dapat dijadikan pengontrol kinerja. Yang pasti, dalam pengisian formulir kita dituntut jujur—mengisi data kekayaan,” kata Kapolda Sumbar Brigjend Pol Ino Suripno kepada wartawan usai acara sosialisasi, Rabu siang. (tos)

 


1 Response to “KPK Cek Kekayaan Hakim, Jaksa dan Polisi di Sumbar”


  1. Juni 5, 2011 pukul 10:52 am

    coba cek pak pembebasan tanah untuk pembuatan kampus iain imam bonjol di kel balai gadang berkas yang dibuat untuk pembuatan sertifikat tanah tidak coock dengan pemilik tanah ada yang memiliki tanah banyak tapi ia tidak pernah punya tanah mungkin udah kerja sama dengan pembuat akta tanah yaitu yang ditunjuk oleh iain


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: